Dompu – metrodompucom, Kejadian Bencana Alam dan Penanganan Bencana di Kabupaten Dompu menjadi perhatian banyak pihak. Pentingnya hal dimaksud, Pemerintah daerah Kabupaten Dompu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Senin (19/04/2021) di Aula Pendopo Bupati Dompu, menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik Dokumentasi Kajian Resiko Bencana.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BPBD, Camat, Lurah dan Kades Se-Kabupaten Dompu.
Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST. MT, dalam sambutannya menyampaikan perlunya ada pengkajian yang konkrit terhadap berbagai bencana yang terjadi. Bencana alam yang terjadi menurut Wakil Bupati, tidak hanya banjir namun juga ada bencana lain seperti kekeringan, gempa, tanah longsor, kebakaran, dan ini membutuhkan perhatian bersama dari semua pihak.
“Dalam penanganan bencana alam yang terjadi perlu ada sinergisitas dari semua pihak, ungkapnya.” Wakil Bupati juga menyampaikan perlunya dilakukan identifikasi terhadap bencana yang terjadi karena disetiap desa atau kecamatan memiliki bencana yang berbeda-beda.
Selanjutnya Ketua DPRD, Andi Bachtiar, A. Md. Par, yang juga sebagai Ketua Forum Penanggulangan Bencana, mengungkapkan, acara yang berlangsung hari ini harus dimanfaatkan untuk mendapatkan masukan, ide atau gagasan yang baik dan positif dalam upaya mengurangi resiko bencana di daerah ini.
“Daerah kita belum punya perda tentang bagaimana menanggulangi bencana dan ini hendaknya menjadi perhatian dimasa kepemimpinan AKJ-SYAH untuk mengajukan Raperda sebagai payung hukumnya, tandas Andi Bchtiar.”
Dalam momen ini juga, Andi Bachtiar mengingatkan masyarakat bahwa dengan tingginya harga jagung saat ini tidak mendorong warga untuk melakukan pembabatan atau melakukan perluasan hutan. Ia juga mengharapkan penyampaian ide, gagasan dan masukan dari semua pihak diacara ini, sehingga dapat menghasilkan bahan regulasi untuk kemakmuran warga Dompu.
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu, H. Moh. Syaiun, SH. M.Si, dalam kegiatan ini menyampaikan harapannya, dengan kerjasama dari semua pihak penanganan bencana alam didaerah ini dapat berjalan sesuai rencana.
“Para camat, lurah dan kades harus memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan usulan dan masukan guna mewujudkan rancangan perda yang sesuai kepentingan warganya, imbuhnya.” (MD/Tim)
