Dompu – Metrodompu.com
Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Lembaga Pemantau Korupsi (LPK), Senin (13/7) pagi berunjuk rasa didepan Kantor Lurah Montabaru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB.
Unjuk rasa yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap), Haidinullah, itu menuntut Lurah Montabaru, Bambang B, SH, transparansi dalam pengelolaan anggaran Kelurahan maupun program lain yang digulirkan di Kelurahan Montabaru.
Dalam orasinya, Korlap Haidinullah mendesak Lurah Montabaru menjelaskan penggunaan anggaran yang telah diprogramkan diantaranya anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) sebesar Rp. 81 juta yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti untuk pengadaan masker, tempat pencucian tangan dan pembuatan portal.
Selain itu, mereka menuntut pak Lurah untuk menjelaskan rincian penggunaan anggaran kelurahan sebesar Rp. 811 juta, agar masyarakat memahami penggunaan anggaran kelurahan tersebut.
Orator lain yang menyampaikan orasinya yaitu, Deden, yang meminta pak Lurah menjelaskan proses pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dilibatkan dalam pembangunan MCK / sanitasi.
Demikian pula dengan orator lain, seperti Syirajuddin dengan teman-teman yang mendesak pak Lurah untuk memberikan tanggapan terkait dengan tuntutan mereka.
Tak ketinggalan Ketua Karang Taruna La Monca Kelurahan Montabaru, Iwan Widyansyah juga berorasi didepan publik dan menyampaikan bahwa hadirnya bergabung dengan pengunjuk rasa tanpa ada konspirasi dengan siapapun, tetapi semata-mata ingin mendengarkan penjelasan dari pemerintah kelurahan, karena pemerintah dianggapnya tertutup dalam pengelolaan anggaran.
Menanggapi desakan pengunjuk rasa, akhirnya Lurah Montabaru, Bambang B, SH, hadir ditengah pengunjuk rasa dan menjelaskan perihal tuntutan massa aksi.
Bambang menjelaskan penggunaan anggaran Rp. 81 juta untuk penanganan Covid -19, yaitu untuk pengadaan 4 ribu biji masker, honor tim covid, serta pengadaan alat lainnya.
Sedangkan yang berkaitan dengan anggaran kelurahan dengan nominal Rp. 811 juta, Bambang menjelaskan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan 3 item diantaranya Pemberdayaan, fisik dan operasional aparat kelurahan, yaitu mulai kepala lingkungan hingga lurah. Dan untuk diketahui bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 811 juta tersebut dan hingga kini baru sekitar 22 persen yang direalisasikan atau sekitar Rp. 287 juta, dan sisanya belum dicairkan karena terhambat corona.
Untuk itu Bambang mengharapkan kepada LSM maupun pemuda yang ada di Montabaru untuk sama-sama mengawal pelaksanaan atas sisa anggaran tersebut.
Sementara yang berkaitan dengan pembangunan MCK untuk program Sanitasi Padat Karya, Bambang menjelaskan bahwa itu merupakan program provinsi, anggaran sebesar Rp.350 juta langsung masuk ke rekening KSM, dan disana ada 2 orang pendamping yang mengawal, sedangkan kelurahan hanya membentuk KSM dan itupun dilakukan melalui prosedur yang jelas karena melibatkan masyarakat sembari memperlihatkan absen bukti kehadiran masyarakat pada saat itu.
Mendengar penjelasan Lurah, massa aksipun membubarkan diri dengan berjanji akan tetap mengawal segala program yang ada di kelurahan Montabaru.
Aksi unjuk rasa tersebut sempat memacetkan lalu lintas karena dilaksanakan persis didepan jalan Diponegoro Kelurahan Montabaru dengan pengawalan ketat dari TNI – Polri. (MD-01)
