Implementasi pendidikan inklusif dengan membuka sekolah inklusi di daerah sulit dilaksanakan dengan maksimal. Pasalnya tenaga pendidik di bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB) masih sangat kurang. Namun, pemerintah terus berupaya membuka sekolah inklusi ke depannya.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., dihubungi Jumat, 29 Mei 2020 mengatakan, sekolah inklusi saat ini wajib dilaksanakan oleh sekolah-sekolah reguler atau umum. “Baik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB atau pun di bawah pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi untuk membuka sekolah inklusi adalah kurangnya tenaga pendidikan di bidang PLB. Namun, dengan adanya lokakarya untuk pembekalan dengan narasumber yang dipercaya, diyakini akan mampu menambah ilmu bagi tenaga pengajar di sekolah inklusi.
“Seperti Bapak Sunoto, yang sebelumnya sebagai Kepala SMAN 6 Mataram yang menjalankan sekolah inklusi (dan kini sebagai Kepala SMAN 3 Mataram), dan bapak Agung W., sebagai Kepala SLBN 1 Mataram merupakan narasumber inklusi yang ada di NTB saat ini,” katanya.
Untuk diketahui, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Eva Sofia Sari menjelaskan, sekolah inklusi wajib dilaksanakan oleh sekolah umum karena sudah selayaknya setiap anak dengan kondisi apapun berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Menurutnya, baru ada dua sekolah jenjang pendidikan menengah di Kota Mataram yang menerapkan pendidikan inklusif, yaitu menerima anak berkebutuhan khusus berdampingan dengan siswa lainnya. “Sejauh ini baru ada dua sekolah yaitu SMAN 6 Mataram dan SMKN 5 Mataram yang sudah menjalankan pelayanan inklusi dengan berbagai jenis ketunaan,” katanya.
Ke depan, diharapkan ada beberapa sekolah tambahan untuk sekolah inklusi, seperti SMAN 1 Mataram dan SMAN 5 Mataram yang sudah siap menyelenggarakan pelayanan inklusi pada tahun ajaran baru mendatang.
Dihubungi terpisah, Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto, S.Pd., mengatakan pihaknya akan melaksanakan pendidikan inklusif. Menurutnya, undang-undang mengatur tentang pendidikan inklusif di sekolah. Diakuinya, tidak semua guru dan orang tua siswa maupun siswa memahami hal itu. “Oleh karena itu perlu sosialisasi, pelatihan terhadap guru, dan perlu guru khusus yang bisa membantu program tersebut,” ujarnya. (ron)
sumber : https://www.suarantb.com/pendidikan-inklusif-sulit-dilaksanakan-maksimal/
